Senin, 07 November 2011

IU (my idol)

Edit Posted by with No comments
Saya adalah salah satu dari banyak fans IU. IU adalah penyanyi solo asal Korea. Saya sangat menyukai warna vokalnya. Saya pertama kali melihat IU di serial drama remaja Korea "Dream High", Saya benar-benar senang melihat aktingnya sebagai Kim Pil Sook. Setelah saya mencari tahu tentangnya, saya menjadi tertarik dengannya, terutama suaranya yang bagus itu loh...

Klo gak percaya, yuk kita liat biodata IU !!!

Nama panggung : IU (아이유)
nama asli: Lee Ji Eun (이지은)
ultah: 16 May 1993
Zodiak : Taurus
tinggi: 162 cm
berat badan: 43 kg
gol. darah: A
Hobi: Membaca
Pendidikan: dongdug High school
Spesialisasi : Menyanyi
Favourite Stars : Gummy, Ha Dong Kyun, Taeyang
Favourite Actors : Kang Ji Hwan, Jung Tae Yang, Han Ji Min
Favourite Musicians: Kim Tae Woo, Gummy, Tamia

Other Facts:
-dari  LOEN Entertainment

ehmmmm...
selain itu, IU adalah orang yang multi talenta.
Berikut adalah award yang dicapainya :

2008
Ministry of Culture, Sports and Tourism: Power Rookie Award

2010
17th Republic of Korea Entertainment Arts Awards Ceremony : New Generation Singer Award
11th Korea Visual Arts Festival: Photogenic Award
Cyworld Digital Music Awards : Song Of The Month (June) (Nagging)
25th Golden Disk Awards: Digital Music Bonsang
2nd Melon Music Awards: 2010 TOP 10
Cyworld Digital Music Awards : Song Of The Month (December) (Good Day)
2010 SBS Entertainment Awards : Variety New Star Award

2011
20th Seoul Music Awards: Bonsang Award
20th Seoul Music Awards: Best Digital Album (Nagging)

nah, dah tau kan sekilas tentang IU.
Berikut adalah koleksi foto-foto yang aku punya all about IU...

IU in Dream High

Nah, ini foto IU sebagai Kim Pil Sook dari gendut ke kurus,,


Nah, klo yang ini foto Kim Pil Sook sama Jason (Wooyoung 2 PM).
Mereka adalah pasangan yang lucu loh di sini...
mereka bener-bener cocok...




Minggu, 31 Juli 2011

"The Synopsis of 49 Days Korean Drama"

Edit Posted by with 1 comment


from left to right : Jung Il Woo, Seo Ji Hye, Lee Yo Won, Jo Hyun Jae, Nam Gyu Ri, Bae Soo Bin

Genre: Fantasy, romance
Episodes: 24 (to be confirmed)
Produksi: SBS, Maret 2011 s/d Juni 2011

Cast

Lee Yo Won as Song Yi Kyung
Nam Gyu Ri as Shin Ji Hyun
Jo Hyun Jae as Han Kang
Bae Soo Bin as Kang Min Ho
Jung Il Woo as scheduler/ penjemput roh manusia
Seo Ji Hye as Shin In Jung
Choi Jung Woo as Shin Il Shik (Ji Hyun’s father)
Yoo Ji In as Ji Hyun’s mother
Bae Geu Rin as Park Seo Woo
Son Byung Ho as Oh Hae Won
Moon Hee Kyung as Bang Hwa Joon
Kang Sung Min as No Kyung Bin
Yoon Bong Gil as Cha Jin Young
Kim Ho Chang as Ki Joon Hee
Jin Ye Sol as Ma Soon Jung
Lee Jong Min as Go Mi Jin

Synopsis :
A young woman named Ji Hyun was enjoying absolute bliss as she was about to be married with her fiancé, but her perfect life is shattered in a car accident that left her in a coma. She is given a second chance at life by a reaper, but it comes with a condition: she has to find three people outside of her family who would cry genuine tears for her. In order to do this, she borrows the body of Yi Kyung, a part-time employee at a convenience store.

Sabtu, 07 Mei 2011

"PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS DAN HUKUM KONTRAK"

Edit Posted by with No comments
Pengertian Kontrak

R. Subekti : “Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana ada seseorang berjanji kepada seseorang atau dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.” Hubungan kedua orang yang bersangkutan mengakibatkan timbulnya suatu ikatan yang berupa hak dan kewajiban kedua belah pihak atas suatu prestasi.
M. Yahya Harahap : “suatu perjanjian adalah suatu hubungan hukum kekayaan antara dua orang atau lebih, yang memberikan kekuatan hak pada suatu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk melaksanakan prestasi.”
Dari pendapat pakar hukum di atas, dapat dipahami bahwa kontrak berisikan janji-janji yang sebelumnya telah disetujui, yaitu berupa hak dan kewajiban yang melekat bagi pihak yang melakukan perjanjian, baik lisan maupun tulisan. Jika tertulis, kontrak itu akan lebih berfungsi untuk menjamin kepastian hukum.

Syahmin, Hukum Kontrak Internasional (Palembang : Rajawali Pers, 2005), hlm. 1-2

Objek Kontrak

Agar suatu kontrak/perjanjian itu sah, objek suatu kontrak harus memenuhi beberapa persyaratan, yaitu objeknya harus tertentu atau dapat ditentukan; diperbolehkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan tidak bertentangan ketertiban umum dan tata susila. Sementara itu, prestasinya harus benar-benar rill.

Syahmin, Hukum Kontrak Internasional (Palembang : Rajawali Pers, 2005), hlm. 3

Subjek Hukum Kontrak

Dalam mengadakan suatu kontrak, setiap subjek hukum harus memenuhi suatu kondisi tertentu agar dapat mengikat para pihak yang membuatnya. Jika subjek hukumnya adalah “orang” (natuurlijke persoon), orang tersebut harus sudah dewasa. Namun, jika subjeknya “badan hukum” (recht persoon), harus memenuhi syarat formal suatu badan hukum.

Syahmin, Hukum Kontrak Internasional (Palembang : Rajawali Pers, 2005), hlm. 3

Syarat Sahnya Kontrak

Dalam Pasal 1320 KUH-Perdata disebutkan bahwa syarat sah kontrak adalah :
1. Sepakat mereka yang mengikat dirinya
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
3. Mengenai suatu hal tertentu (objek kontrak)
4. Suatu sebab yang halal

Syahmin, Hukum Kontrak Internasional (Palembang : Rajawali Pers, 2005), hlm. 14-16

Dasar Hukum Kontrak

a. Umum :
KUH-Perdata
1. Pasal 1233 jo 1234 tentang terjadinya Perikatan
2. Pasal 1313 tentang Persetujuan
3. Pasal 1320 tentang Persyaratan Sahnya Perjanjian
4. Pasal 1321 tentang Pembatalan
5. Pasal 1322 tentang Kekhilafan
6. Pasal 1323-1327 tentang Paksaan
7. Pasal 1328 tentang Penipuan
8. Pasal 1338 tentang Asan Konsensualitas, Asas Kekuatan Mengikat, Asas Kebebasan Berkontrak
9.Pasal 1339 tentang Asas Kepatutan

b. Khusus

Perbankan

1. UU No. 7 Tahun 1992, Pasal 1 ayat 1, Pasal 1 ayat 12
2. KUH-Perdata Pasal 1694: Penitipan barang (Bandingkan dengan UU No. 14 Tahun 1967 Pasal 1 ayat 6 dan 13)
3. KUH-Perdata Pasal 1755 tentang Pinjam-Meminjam
4. KUH-Perdata Pasal 1765 tentang Penitipan dengan Imbalan
5. KUH-Perdata 1754 tentang Pinjaman Mengganti
6. KUH-Perdata Pasal 1253 yo 1263 beda Pinjam Meminjam Uang dengan Bank dan Buku Bank
7. Instruksi Presiden Kabinet No.15/EK/I/10 1966 tanggal 3 Oktober 1966 yo No.10/EK/IN/2/1967 tanggal 16 Febuari 1967 yang menentukan pemberian kredit (jadi bentuk tertulis)

Perseroan Terbatas

UU No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dan selanjutnya di bidang minyak dan gas bumi, serta Keppres No. 16 Tahun 1994 tentang Pedoman Pelaksanaan APBN.
Syahmin, Hukum Kontrak Internasional (Palembang : Rajawali Pers, 2005), hlm. 30-31
Asas dalam Berkontrak
a. Konsesualisme : perjanjian telah terjadi jika ada konsensus antara pihak-pihak yang mengadakan kontrak;
b. kebebasan berkontrak;
c. pacta sunt servanda : kontrak merupakan undang-undang bagi para pihak yang membuatnya (mengikat).

Abdul Rasyid Saliman, Hermansyah, dan Ahmad Jalis, Hukum Bisnis untuk Perusahaan Contoh Teori dan Kasus (Jakarta :Kencana Prenada Media Group, 2005), hlm. 50-51

Berakhir dan Hapusnya Kontrak

Menurut hukum, ada sepuluh cara hapusnya perjanjian, yaitu :
a. pembayaran;
b. penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penyimpanan atau penitipan, atau sistim konsinyasi;
c. pembayaran utang;
d. perjumpaan utang atau kompensasi;
e. pencampuran utang;
f. pembebasan utang;
g. musnahnya barang yang terutang;
h. batal/pembatalan;
i. berlakunya suatu syarat pembatalan;
j. lewat waktu/kadaluarsa.

Syahmin, Hukum Kontrak Internasional (Palembang : Rajawali Pers, 2005), hlm. 31-32

Risiko, Wanprestasi, dan Keadaan Memaksa

1. Risiko

Menurut Soebekti (2001:144), risiko berarti kewajiban untuk memikul kerugian jika ada suatu kejadian di luar kesalahan salah satu pihak yang menimpa benda yang dimaksudkan dalam kontrak.

2. Wanprestasi

Wanprestasi dikatakan jika :
a. tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
b. melaksanakan apa yang dijanjikannya, tapi tidak sebagaimana dijanjikan;
c. melakukan apa yang dijanjikan tapi terlambat; atau
d. melakukan sesuatu yang menurut kontrak tidak boleh dilakukan.

3. Keadaan Memaksa

Menurut Soebekti (2001:144), untuk dapat dikatakan suatu “keadaan memaksa” (overmacht/force mayeure) bila :
a. di luar kekuasaannya;
b. memaksa; atau
c. tidak dapat diketahui sebelumnya.

Abdul Rasyid Saliman, Hermansyah, dan Ahmad Jalis, Hukum Bisnis untuk Perusahaan Contoh Teori dan Kasus (Jakarta :Kencana Prenada Media Group, 2005), hlm. 51-57

Cara Penyelesaian Sengketa Yuridis dan Nonyuridi

Cara penyelesaian sengketa ini dikemukakan oleh Ronny Hanitijo Soemitro. Kedua cara penyelesian sengketa tersebut oleh Soemitro dirinci lagi ke dalam dua puluh bentuk/kategori, yang kemudian dikelompokkan lagi ke dalam enam subkategori, yaitu :
1. penyelesaian sengketa sepihak;
2. dikelola sendiri;
3. prayuridis;
4. yuridis-normatif;
5. yuridis-politis;
6. penyelesaian secara kekerasan.
H. Sudiarto dan Zaeni Asyhadie, Mengenal Arbitrase Salah Satu Alternatif

Penyelesaian Sengketa (Mataram : Rajawali Pers, 2004), hlm. 3-9

Penyelesaian dengan Melalui Pengadilan dan Tidak Melalui Pengadilan

Dikemukakan oleh banyak para sarjana, di antaranya M. Husseyn Umar. Penyelesaian yang tidak melalui pengadilan inilah disebut sebagai “Alternative Dispute Resolution” atau penyelesaian sengketa alternatif. Alternative Dispute Resolution (ADR) atau penyelesaian sengketa alternatif ini terdiri dari :
1. Konsiliasi
2. Negosiasi
3. Mediasi
4. Arbitrase

Ada pula dua bentuk alternatif penyelesaian lainnya yang mirip dengan arbitrase, yaitu :
a. Mini-Trial. Bentuk ini dalam Bahasa Indonesia dapat disebut pula dengan “peradilan mini” yang berguna bagi perusahaan yang bersangkutan dalam sengketa-sengketa besar.
b. Med-Arb. Bentuk ini merupakan kombinasi antara bentuk mediasi dan arbitrase. Di sini seorang yang netral diberi wewenang untuk mengadakan mediasi. Namun demikian, dia tidak mempunyai wewenang untuk memutus setiap isu yang tidak dapat diselesaikan oleh para pihak.
Bentuk-bentuk tersebut oleh Suyud Margono dikelompokkan menjadi tiga kelompok/cara penyelesaian perselisihan, yaitu :
1. perundingan;
2. arbitrase;
3. litigasi.

H. Sudiarto dan Zaeni Asyhadie, Mengenal Arbitrase Salah Satu Alternatif Penyelesaian Sengketa (Mataram : Rajawali Pers, 2004), hlm. 11-24

Proses Penyelesaian Sengketa Bisnis Melalui Arbitrase

Pengertian Arbitrase

Menurut UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Umum, Pasal 1 huruf 1, arbitrase adalah “cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.”

H. Sudiarto dan Zaeni Asyhadie, Mengenal Arbitrase Salah Satu Alternatif Penyelesaian Sengketa (Mataram : Rajawali Pers, 2004), hlm. 28-29

Dasar Pertimbangan Memilih Arbitrase

Lembaga arbitrase mempunyai kelebihan dibandingkan dengan lembaga peradilan, diantaranya :
1. dijamin kerahasiaan sengketa para pihak;
2. dapat dihindarkan kelambatan yang diakibatkan karena hal prosedur dan administratif;
3. para pihak dapat memilih arbiter yang menurut keyakinannya mempunyai pengetahuan, pengalaman, serta latar belakang yang cukup mengenai masalah yang disengketakan, jujur, dan adil;
4. para pihak dapat menentukan pilihan hukum untuk menyelesaikan masalah serta proses dan tempat penyelenggaraan arbitrase; dan
5. putusan arbiter merupakan putusan yang mengikat para pihak dan dengan melalui tata cara (prosedur) sederhana saja ataupun langsung dapat dilaksanakan.
(Alinea keempat penjelasan umum UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Umum).
Erman Rajaguguk menyitir pendapat beberapa pakar menulis bahwa sebagian besar pengusaha lebih suka menyelesaikan sengketa yang timbul di antara mereka melalui arbitrase di luar negeri daripada pengadilan di Indonesia, karena :
1. Menganggap sistim hukum dan pengadilan setempat asing bagi mereka.
2. Pengusaha-pengusaha negara maju beranggapan hakim-hakim negara berkembang tidak menguasai sengketa-sengketa dagang yang melibatkan hubungan-hubungan niaga dan keuangan internasional yang rumit.
3. Pengusaha negara maju beranggapan penyelesaian sengketa melalui pengadilanakan memakan waktu yang lama dengan biaya yang besar karena proses pengadilan akan memakan waktu yang panjang dari tingkat pertama sampai tingkat Mahkamah Agung.
4. Keengganan pengusaha asing untuk menyelesaikan sengketa di depan pengadilan bertolak dari anggapan bahwa pengadilan akan bersikap subjektif pada mereka karena sengketa diperiksa dan diadili bukan berdasarkan hukum mereka, oleh hakim yang bukan dari negara mereka.
5. Penyelesaian sengketa di pengadilan akan mencari siapa yang salah dan siapa yang benar, dan hasilnya akan merenggangkan hubungan dagang di antara mereka.
Dalam beberapa literatur juga diketahui bahwa ada beberapa pertimbangan yang melandasi para pihak untuk memilih arbitrase sebagai upaya penyelesaian perselisihan mereka, yaitu :
1. ketidakpercayaan para pihak pada Pengadilan Negeri;
2. prosesnya cepat;
3. dilakukan secara rahasia;
4. bebas memilih arbiter;
5. diselesaikan oleh ahlinya (expert);
6. merupakan putusan akhir (final) dan mengikat (binding);
7. biaya lebih murah;
8. bebas memilih hukum yang diberlakukan;
9. eksekusinya mudah;
10. kepekaan arbiter;
11. kecenderungan yang modern.

H. Sudiarto dan Zaeni Asyhadie, Mengenal Arbitrase Salah Satu Alternatif Penyelesaian Sengketa (Mataram : Rajawali Pers, 2004), hlm. 32-40

Isi Perjanjian Arbitrase

1. Komitmen/kesepakatan para pihak untuk melaksanakan arbitrase.
2. Ruang lingkup arbitrase.
3. Apakah arbitrase akan dibuat berbentuk arbitrase institusional atau ad hoc. Jika memilih ad hoc, maka klausul tersebut harus merinci metode penunjukkan arbiter atau majelis arbitrase.
4. Aturan prosedur yang berlaku.
5. Tempat dan bahasa yang digunakan dalam arbitrase.
6. Pilihan terhadap hukum substansif yang berlaku bagi arbitrase.
7. Klausul-klausul stabilisasi dan hak kekebalan (imunitas), jika relevan.

H. Sudiarto dan Zaeni Asyhadie, Mengenal Arbitrase Salah Satu Alternatif Penyelesaian Sengketa (Mataram : Rajawali Pers, 2004), hlm. 73-74

Sepuluh Tips untuk Menyelesaikan Kontrak

1. Hindari mendekati pihak lain dengan penuh curiga : jangan berasumsi bahwa pihak lain seluruhnya keliru dan dianggap melanggar kontrak.
2. Jangan buru-buru mengeluarkan ancaman berupa konsekuensi dan penalti.
3. Cobalah memasukkan budaya bisnis setempat ke dalam gaya Anda, dan hargai adat istiadat pihak lain.
4. Ambil langkah pelan, pikirkan gagasan secara cermat.
5. Capailah hasil sedikit demi sedikit, jangan berharap Anda bisa memecahkan seluruh persoalan pada pertemuan pertama.
6. Jangan langsung pokok persoalan, masukilah masalah-masalah yang mudah dipecahkan terlebih dahulu.
7. Bersedialah melakukan kompromi.
8. Berilah kesempatan pihak lain untuk “menyelamatkan muka” tanpa merendahkan atau membebani diri Anda sendiri.
9. Jangan terlalu emosional atau agitatif.
10. Sebelum memulai setiap pertemuan ciptakan pandangan positif mengenai hasil yang ingin Anda capai.

Karla C. Shippely, Kontrak Bisnis Internasional (Jakarta :PPM, 2001), hlm. 136

Kesimpulan :

Metode penyelesaian sengketa yang dipilih akan tergantung pada metode mana yang paling dikenal atau disukai oleh kenegaraan pihak yang bertransaksi. Para pihak harus menetapkan biaya yang diperlukan untuk menegakkan kontrak lintas batas, penundaan pemrosesan perkara, dan mekanisme yang ada yang telah dikembangkan sebagai sarana paling efisien untuk memecahkan masalah. Orang Amerika cenderung dengan cepat memeroses perkara ke pengadilan, sementara orang Cina dan Jepang agak lamban untuk melakukannya. Dan orang Indonesia cenderung memilih arbitrase sebagai metode penyelesaian sengketa disebabkan oleh beberapa keuntungan yang sudah disebutkan sebelumnya (baca hal. 10-11). Kebanyakan bangsa menyukai arbitrase, tapi ada beberapa bangsa yang lebih menyukai negosiasi dan konsiliasi.

Kamis, 28 April 2011

Cara Menghitung Besarnya BPHTB

Edit Posted by with No comments
Besarnya BPHTB terutang adalah Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP) dikurangi
Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP) dikalikan tarif 5%(lima
persen). Secara matematis adalah :
BPHTB = 5%.(NPOP − NPOPTKP)

*) Pada tanggal 7 Januari 2001, Nyonya D membeli tanah dan bangunan yang
terletak di Kabupaten XX dengan NPOP Rp. 100.000.000,00. NPOPTKP untuk
perolehan hak selain karena waris, atau hibah wasiat yang diterima orang
pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan
lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi
hibah wasiat, termasuk suami/istri, untuk Kabupaten XX ditetapkan sebesar
Rp. 60.000.000,00. Besarnya Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak (NPOPKP)
adalah Rp100.000.000,00 dikurangi Rp. 60.000.000,00 sama dengan Rp.
40.000.000,00, maka perolehan hak tersebut terutang Bea Perolehan Hak atas
Tanah dan Bangunan.
BPHTB = 5 % x (Rp 100 - Rp 60) juta
= 5 % x ( Rp 40) juta
= Rp 2 juta .

ASPEK HUKUM EKONOMI di ERA GLOBALISASI

Edit Posted by with No comments
Dampak Ekonomi dari Pemanasan Global

Biaya Pemanasan Global yang luar biasa, tentu saja perkiraan bervariasi tetapi sebagian besar tokoh memadamkan berada di triliunan. Jadi apa artinya ini bagi Anda dan bagaimana Anda secara langsung dipengaruhi oleh biaya-biaya ini?
Sulit untuk menjawab pertanyaan itu, karena skala besar pertama studi tentang dampak ekonomi dari pemanasan global itu tidak dibebaskan sampai saat ini. Tapi mari kita lihat beberapa data yang kita miliki.
Pada tahun 2007, para ilmuwan di Institusi Carnegie diukur, selama 20 tahun, hasil tahunan di dunia enam tanaman terbesar (yang menyumbang 55% dari kalori non-daging yang dikonsumsi oleh manusia dan 70% dari total pakan hewan)-dan menemukan yang semakin hangat suhu menyebabkan hasil panen yang lebih rendah. Mereka menurunkan hasil panen bersih sebesar kerugian ekonomi sebesar $ 5 miliar per tahun.
Itu informasi yang baik, tapi ada satu masalah dengan Institusi Carnegie Namun dalam kajian ini: Ini tampak belakang. Tetapi pada saat studi Lembaga Carnegie dirilis, laporan lain sudah mulai mendapatkan ketenaran: The Stern Review. Dalam laporan 2006 ini, Nicholas Stern, mantan ekonom kepala Bank Dunia, tampak depan. Ramalannya: Perubahan iklim akan memiliki dampak yang serius bagi pertumbuhan ekonomi yang global 1% produk domestik bruto (PDB) akan diperlukan untuk mengurangi dampaknya. Itu banyak uang, mengingat bahwa PDB hampir $ 70 triliun pada tahun 2008, menurut Bank Dunia.
Tentu saja, itu bukan akhir dari diskusi. Karena Institusi Carnegie ruang kerja dan The Stern Review keluar, sejumlah penelitian lain telah berusaha untuk mengukur dampak ekonomi dari pemanasan global. Dan sebagian besar dari studi-studi ini telah terfokus pada dampak ekonomi negatif pemanasan global.
Sebagai contoh, pada bulan Juni 2008, International Energy Agency (IEA) menerbitkan Perspektif Teknologi laporan, yang menyimpulkan bahwa emisi karbon dioksida harus dikurangi sebesar 50% dari 2008 level. Untuk mencapai hal ini, proyek laporan bahwa $ 45 triliun pada pembiayaan akan diperlukan selama 40 tahun. Yang mewakili sekitar $ 1 ke $ 2 triliun per tahun dalam pembiayaan investasi komersial.
Contoh lain: Pada Juli 2009, Oxfam International mengeluarkan "Ilmu-Penderitaan Perubahan Iklim, Orang-orang dan Kemiskinan." Laporan ini-yang menggunakan informasi yang dikumpulkan dari industri asuransi untuk menilai dampak ekonomi pemanasan global-menyimpulkan bahwa pola-pola perdagangan kemungkinan akan bergeser diperlukan perubahan iklim terus. Kaya belahan dunia akan menerima dorongan, sementara daerah miskin menderita. Sebagai contoh, Oxfam memperkirakan bahwa keuntungan pertanian Amerika akan meningkat dengan $ 1,3 milyar setiap tahunnya karena perubahan iklim, sementara sub-Sahara Afrika akan kehilangan $ 2 miliar per tahun sebagai kelangsungan hidup salah satu kawasan tanaman pokok, jagung, menolak.
Beberapa studi tentang pemanasan global, bagaimanapun, menunjukkan bahwa mengatasi pemanasan global bisa lebih mahal yang tidak menangani hal itu. Pada bulan Juni 2009, misalnya, Ben Lieberman, analis kebijakan senior untuk energi dan lingkungan di Thomas A. Roe Institute for Economic Policy Studies di The Heritage Foundation, bersaksi di depan Senat AS bahwa topi-dan-pendekatan perdagangan untuk mengatasi pemanasan global -secara khusus, Waxman-Markey Cap-dan-Trade Bill-menimbulkan "sakit ekonomi."
"Biaya energi yang lebih tinggi menendang secepat ketentuan undang-undang itu akan berlaku pada tahun 2012," Lieberman bersaksi. "Untuk rumah tangga empat, biaya energi naik $ 436 tahun itu, dan mereka akhirnya mencapai $ 1.241 pada 2035 dan rata-rata setiap tahun lebih dari $ 829 yang tersebar. Biaya listrik naik 90% dari 2035, bensin sebesar 58%, dan gas alam sebesar 55% pada 2035. Kumulatif biaya energi yang lebih tinggi untuk keluarga dengan empat oleh maka akan hampir $ 20.000. Tapi biaya energi langsung hanya bagian dari dampak konsumen. Hampir semuanya naik, karena biaya energi yang lebih tinggi meningkatkan biaya produksi. Jika Anda melihat biaya total Waxman-Markey, ia berhasil menjadi rata-rata $ 2,979 per tahun 2012-2035 untuk sebuah rumah tangga empat. Pada 2035 saja, biaya total yang lebih dari $ 4.600. Melampaui biaya dampak terhadap individu dan rumah tangga, Waxman-Markey juga akan mempengaruhi pekerjaan, dan terutama lapangan kerja di sektor manufaktur. Kami memperkirakan rata-rata 1.145.000 hilangnya pekerjaan pada suatu waktu 2012-2035. Dan perhatikan bahwa mereka yang kehilangan pekerjaan bersih, setelah banyak-hyped pekerjaan hijau diperhitungkan. "
Jelas, memperkirakan dampak ekonomi dari pemanasan global bukan tugas sederhana, dan penuh dengan wacana politik. Tapi ada satu tanda pasti bahwa peringatan global mengalami dampak ekonomi: Investor mulai untuk mempertimbangkan itu kesempatan.
Canggih investor institusi, biasanya yang pertama melompat pada tren investasi baru, sudah mengenali peluang yang ada di ruang energi alternatif. Menurut Energi Baru Keuangan, total investasi global yang baru dalam energi bersih adalah $ 33.4 miliar pada tahun 2004, $ 58.7 miliar di tahun 2005 (76% pertumbuhan), $ 92.6 miliar di tahun 2006 (58% pertumbuhan) dan $ 148.4 miliar pada tahun 2007 (60% pertumbuhan)-dan mereka akan terus meningkat melalui 2030. Memang, Jane Mendillo, presiden dan CEO dari Harvard Management Company, mengatakan SmartMoney tahun 2008 bahwa hal besar berikutnya di dunia dapat endowmen energi alternatif.
Dan sekarang investor ritel terlibat juga. Sejumlah reksa dana memungkinkan dan Janes Joes rata-rata untuk berinvestasi di perusahaan yang sedang berusaha mengurangi dampak dari perubahan iklim atau membantu dunia beradaptasi dengan mereka.
Pada kenyataannya, perubahan iklim dapat menjadi tren investasi besar berikutnya.
"Restrukturisasi dalam ekonomi global sesuai dengan prinsip-prinsip ekologi merupakan terbesar
peluang investasi dalam sejarah, "kata Lester Brown, presiden Earth Policy Institute Kepala, pada tahun 2008.
sumber : www.oilprice.com/article-the-economic-impact-of-global-warming.html (Kamis, 11 February 2010;16.37)

Globalisasi Ekonomi dan Pengaruh Globalisasi Negatif & Positif
Dampak globalisasi ekonomi baik dampak globalisasi positif ataupun dampak globalisasi negatif termasuk pengaruh globalisasi terhadap kehidupan ekonomi akan sedikit saya ulas dalam posting saya kali ini. Makalah Dampak globalisasi ekonomi ini, ( jika tulisan sederhana ini boleh saya sebut makalah) adalah bagian dari opini saya sebagai aktivis koperasi sekaligus pelaku usaha kecil dalam menyikapi globalisasi ekonomi yang dibungkus perjanjian ACFTA.
Pengertian globalisasi sendiri diambil dari kata global yang artinya universal. menurut wikipedia pengertian globalisasi tidak atau belum mempunya definisi tetap dan mapan, globalisasi hanya merujuk pada definisi kerja (working definition), artinya pengertian globalisasi bisa jadi sanagt luas cakupanya tergantung bagaimana pengguna menempatkan. Ada sebagain yang berpendapat bahwa globalisasi merupakan proses sosial, atau proses sejarah, atau proses alamiah yang akan membawa seluruh bangsa dan negara berada dalam ikatan yang semakin kuat untuk mewujudkan sebuah tatanan kehidupan baru atau kita bisa mengatikan kesatuan ko-eksistensi yang nantinya akan menghapus batas-batas geografis, ekonomi dan budaya masyarakat.
Namun, salah satu tokoh yang berpendapat bahwa Globalisasi berdampak negatif adalah Dosen dari Universitas Ohio Elizabeth Fuller Collins. Collins menyebutkan bahwa dampak negatif globalisasi adalah bahwa kapitalisme pasar bebas yang bersanding manis dengan istilah ekonomi neoliberal memperlakukan tenaga kerja, uang, tanah dan sumber alam sebagai faktor produksi semata atau komoditas yang diperjual belikan. Akibatnya, Suplay dan demand dari tenaga kerja, uang, tanah dan sumber alam akan ditentukan dan menentukan harga di pasaran. Dampak langsung yang diakibatkan kondisi ini adalah krisis finansial, instabilitas politik, dan ancaman kelestarian lingkungan.
Jika tenaga kerja hanya dianggap sebagai faktor produksi maka karyawan tidak lebih dari mesin atau robot. Upah tenaga kerja akan ditekan serendah mungkin agar memberikan hasil maksimal dalam mengeruk keuntungan, faktor humanisme akan dikesampingkan dan tentu sasaran paling empuk untuk mensuplay tenaga kerja murah adalah negara berkembang atau negara miskin yang "terjebak" dengan iming2 investasi dan perkembangan ekonomi semu. Pemilik modal akan meminta berbagai macam fasilitas seperti pengurangan pajak, pasokan tenaga kerja murah dan tentu juga ketersediaan sumber daya alam dan demi investasi negara berkembang akan mengamini semua permintaan kapitalis akibatnya persis seperti yang terjadi di papua dengan freeport. setiap hari freeport menghasilkan 225 ribu ton bijih emas, bahkan reuters pernah melansir 4 bos besar freeport menerima tidak kurang Rp. 126,3 M / bulan atau 1,5 T / tahun, bandingkan dengan APBD yang cuma ditargetkan 5,28 T. Apa yang diperoleh papua dari kapitalisasi freeport? kemiskinan, Kerusakan hutan dan AIDS, maka wajar jika kemudian globalisasi sebagai bentuk paling mutakhir dari kapitalisme dianggap mengakibatkan dampak negatif yang luar biasa.
Lantas jika demikian apakah ada dampak positif globalisasi ? Sebagaiman diyakini oleh pemerintah orde baru yang kemudian diadopsi sampai saat ini bahwa globalisasi adalah sebuah keharusan dan tidak bisa terelakan karena memang menjadi bagian dari proses perubahan sosial maka globalisasi akan berdampak positif bagi pemilik modal atau yang memiliki kompetensi untuk bersaing. Globalisasi akan memberikan ruang dan pasar serta peluang usaha semakin luas dengan konsep bordeless maka kesempatan mengembangkan usaha akan semakin terbuka lebar, dengan catatan ini hanya berlaku bagi mereka yang memiliki kompetensi, bagaimana dengan rakyat Indonesia yang sebagian besar tidak memiliki kompetensi? pada saat globalisasi berlaku penuh dengan hukum pasar yang banyak berperan sedangkan peran pemerintah semakinberkurang maka jangan harap berbagai macam subsidi dan bantuan - bantuan akan bisa dinikamati, gak akan ada lagi kata mutiara cinta untuk rakyat, contoh kongkrit adalah pengahapusan subsidi BBM yang dilakukan agar asing bisa ikut bermain dalam bisnis BBM adalah bentuk nyata dari proses globalisasi, jangan heran jika suatu saat air juga diprivatisasi.
sumber : www.blogcatalog.com (Jumat, 12 February 2010;18.04)

Perdagangan Bebas dan Nasionalisme
Senin, 6 Oktober 2008 - 15:43 wib
Banyak negara yang akhirnya mengoreksi kebijakan dengan menyetujui perdagangan bebas. Sebab, dampak negatif globalisasi mulai terasa. Isu nasionalisme pun kembali dianut.

Perdagangan bebas merupakan sebuah keniscayaan. Bagi negara yang sudah siap menghadapinya, perdagangan bebas bisa menjadi sebuah keuntungan karena produknya bisa mendapatkan pasar baru tanpa sekat batas negara. Namun, bagi yang belum siap, ini bisa menjadi mimpi buruk.

Sebab, produk lokal di negara tersebut harus menghadapi serbuan produk negara lain yang mungkin lebih berkualitas. Ketika produk lokal satu negara tidak bernilai tambah, konsekuensinya akan tergilas produk asing tersebut. Kondisi semacam inilah yang dicemaskan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia. Itu sebabnya, pada pertengahan September lalu, dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kadin Indonesia Bidang Perdagangan dan Distribusi 2008, lembaga ini mencoba mengusung kembali isu nasionalisme yang dikaitkan dalam era perdagangan bebas.

Bagi Kadin, hal itu sangat penting agar Indonesia bisa menghadapi tantangan aktual yang ada saat ini, termasuk di masa depan. Sejatinya, slogan "cinta produk dalam negeri" sudah sejak lama dikampanyekan. Namun, slogan itu hingga kini masih sebatas "kata manis di bibir" saja. Isu ini pun dianggap penting karena untuk wilayah ASEAN saja, produk Indonesia dianggap belum mampu bersaing.

Apalagi, Indonesia juga akan memasuki era perdagangan bebas wilayah ASEAN (AFTA) pada 2015. Jadi, isu nasionalisme dalam konteks perdagangan pun semakin penting. Tujuannya, agar produk Indonesia bisa menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Memang kesepakatan Indonesia dalam perjanjian organisasi perdagangan bebas (WTO) masih menuai kontroversi. Sebagian kalangan menilai Indonesia belum layak turut serta.

Sementara di pihak lain, Indonesia dianggap sudah semestinya "berperan" dalam perdagangan bebas karena produknya dinilai mampu bersaing. Namun faktanya, produk asinglah yang justru banyak beredar di Tanah Air. Karena kadung menyetujui perjanjian WTO, mau tidak mau Indonesia harus menyiapkan diri menyongsong perdagangan bebas. Ya, sebuah harga yang harus dibayar akibat menganut sistem ekonomi terbuka.

Untuk itu, menurut Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Perdagangan dan Distribusi Ketut Suardhana Linggih, penggunaan produk nasional sudah semestinya menjadi perhatian semua pihak. "Kita tidak perlu menjadi warga negara Indonesia yang anti asing. Namun, kita juga perlu lebih memprioritaskan penggunaan produk dalam negeri," katanya.

Menurut dia, nasionalisme dalam perdagangan tidak melanggar kesepakatan dengan WTO, AFTA, ataupun Indonesia- Japan Economic Partnership Agreement (IJ-EPA). Sebab, kunci keberhasilan dalam perdagangan bebas adalah Indonesia harus mempertimbangkan kondisi akses pasar, dukungan perusahaan domestik, serta dukungan kegiatan ekspor dari pemerintah. Artinya, pemerintah harus bisa memproteksi kepentingan produk dalam negeri.

Sebab, bagi negara yang sudah siap pun, kebijakan tersebut merupakan prasyarat utama keberhasilan mereka dalam perdagangan bebas. Mereka terlebih dahulu memproteksi produk dalam negeri, baru kemudian bermain di pasar dunia. Lalu, banyaknya hambatan dan beban dalam aliran barang dan jasa dalam negeri menuntut dilakukannya reformasi birokrasi dan penyediaan infrastruktur pelabuhan, jalan tol, guna memperlancar arus barang.

"Semua pihak terkait, seperti DPR, pemerintah, dan pengusaha harus menciptakan sistem yang mempermudah terjadinya transaksi perdagangan di Indonesia," paparnya. Selain harus mendukung percepatan penerapan teknologi informasi pada semua kalangan industri di dalam negeri, semua pihak juga harus mendorong penggunaan produksi barang dan jasa dalam negeri.

Menurut Ketut, nasionalisme semacam ini sudah sangat biasa dilakukan di negara-negara maju. Hal ini pula yang dilakukan Amerika Serikat (AS), yang sering dijadikan acuan pelaku perdagangan bebas. Ketua Program Pascasarjana Kajian Wilayah Amerika Universitas Indonesia (KWA-UI) Roni M Bishry menjelaskan, AS hingga kini masih memberlakukan nasionalisme dalam perdagangannya dengan pendekatan National Economic Interest.

Di antaranya, bagaimana Negara Paman Sam itu membuat barang dalam negerinya kompetitif terhadap barang luar negeri. Kemudian, bagaimana memperbaiki rantai distribusi, infrastruktur, serta kinerja institusi pemerintah. Syahdan, dibuat strategi ekspor atas komoditas tertentu dan ditentukan juga negara tujuan ekspornya.

"Nasionalisme dalam konteks perdagangan adalah berpihak pada kepentingan nasional, mendukung dunia usaha supaya ekspor naik, komponen impor (import content) menurun, promosi produk domestik di luar negeri, dukungan finansial, dukungan teknologi, dan lainnya," paparnya. Itu sebabnya, nasionalisme saat ini kembali dianggap penting sebagai instrumen yang bisa memproteksi produk-produk dalam negeri. Sebab, kini semakin banyak fakta yang mencuat bahwa globalisasi sebagai "kendaraan" perdagangan bebas tidak selamanya memberi manfaat positif bagi masyarakat dunia.

Runtuhnya pasar finansial AS yang berdampak pada pasar finansial global adalah salah satu bukti nyata "kegagalan" globalisasi. Karena itu, dalam setahun terakhir, banyak negara di dunia yang akhirnya mengoreksi terhadap perjanjian pasar bebas yang disepakati. Tujuannya, guna menemukan formulasi yang tepat dalam menghadapi perdagangan bebas itu sendiri.

Bagi Indonesia, awalnya perdagangan bebas dianggap bermanfaat untuk menumbuhkan industrialisasi dan meningkatkan ekspor. Hal ini kemudian dibuktikan dengan predikat Macan Asia Baru (the New Asian Tiger) yang disandang Indonesia pada era 1990-an. Bahkan, sejak 1996, pertumbuhan ekonomi Indonesia mencatat angka signifikan.

Namun, ketika krisis menerpa pada 1997, fondasi ekonomi Indonesia rapuh. Ternyata kemampuan ekonomi Indonesia sebelum krisis bersifat semu. Sebagai negara yang menyetujui perdagangan bebas, Indonesia justru terperangkap utang luar negeri yang semakin membengkak. Globalisasi ternyata membuat Indonesia bergantung pada lembaga keuangan dunia seperti IMF dan Bank Dunia. Kemandirian Indonesia sebagai sebuah negara pun lindap.

Meski begitu, menurut Ketua Umum Kadin Indonesia MS Hidayat, perdagangan bebas tidak serta-merta harus dilihat sebagai "hantu" yang menakutkan. Sebaliknya, harus bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk kepentingan nasional. Artinya, proteksi terhadap produk dalam negeri harus diutamakan. Sebab, umumnya pemerintah negara-negara maju yang menguasai pasar dunia terlebih dahulu memproteksi produk dalam negerinya sebelum bertarung di pasar global. (sindo//mbs)
sumber : http://mewz.okezone.com (Kamis, 11 February 2010;17.27)

AKTUALISASI FUNGSI HUKUM PIDANA DALAM ERA EKONOMI GLOBAL
Pendahuluan

Liberalisasi perdagangan menuju era ekonomi global dan pasar bebas melalui WTO (World Trade Organization) maupun APEC (Asia Pasific Economic Committee), menghadirkan tantangan yang berat bagi negara-negara berkembang termasuk Indonesia. Dikatakan demikian, oleh karena di pasar bebas akan bertemu kekuatan-kekuatan yang tidak berimbang, yaitu negara-negara industri, New Indusrial Countries (NIC’s), dan negara-negara yang sedang berkembang. Kemampuan para pemain, dalam hal ini negara-negara, tidaklah sama. Negara-negara berkembang dikhawatirkan akan kedodoran dalam menghadapi persaingan ketat dengan negara-negara maju. Negara-negara maju, telah diketahui, mempunyai berbagai cara dalam melaksanakan proteksi non-tarif meski dalam era perdagangan bebas sekalipun, antara lain melalui hak paten dan berbagai bentuk hak-hak keilmuan yang pasti akan menghambat ipteks negara-negara sedang berkembang. Negara-negara utara juga dapat masih memanfaatkan lembaga-lembaga ekonomi regional seperti MEE dan NAFTA untuk memperkuat posisi mereka. Di samping itu, berdasarkan alasan-alasan politik tertentu, negara-negara maju dapat memaksakan pendapatnya yang merugikan negara-negara berkembang. Kecenderungan inilah tampaknya yang mendorong munculnya penilaian bahwa liberalisasi perdagangan tidak lebih merupakan bentuk penjajahan baru negara-negara utara atas negara-negara selatan.

Kekhawatiran pada dampak globalisasi ekonomi tersebut, telah memicu para aktivis dunia melakukan aksi penentangan globalisasi ekonomi dan liberalisasi perdagangan, karena dikhawatirkan akan memperbesar kesenjangan ekonomi, yang justru menciptakan petaka kemanusiaan. Pada sisi lain, berbagai pihak berharap pula agar WTO yang beranggotakan 147 negara, akan mampu menjaga kepentingan anggotanya dari negara-negara berkembang sebagaimana ditegaskan dalam Putaran Doha, Qatar, tahun 2001. Putaran Doha menekankan perdagangan dunia yang lebih berimbang dengan memberikan akses lebih besar kepada negara-negara berkembang. Sebab jika perdagangan dunia berlangsung tidak seimbang, liberalisasi perdagangan akan menciptakan malapetaka ekonomi bagi negara-negara berkembang. Malapetaka ekonomi yang dikhawatirkan itu dapat saja terjadi, terutama karena kebanyakan negara berkembang saat ini belum siap menghadapi persaingan global. Perhatian pemerintah negara- negara berkembang saat ini masih banyak tersedot ke berbagai persoalan dan kesulitan domestik.

Kendatipun terdapat kekhawatiran bahwa liberalisasi perdagangan kurang lebih merupakan bentuk imperialisme baru (neo-imperialism), dalam arti bahwa keterlibatan negara-negara sedang berkembang dalam aktivitas perdagangan bebas mengandung resiko yang sangat besar, namun keharusan ikut-serta dalam dunia ekonomi global dan perdagangan bebas merupakan sesuatu yang tidak mungkin dihindarkan tanpa resiko terkucilkan dalam percaturan kehidupan dunia. Sebagaimana dikemukakan Satjipto Rahardjo, berat sekali kalau negara-negara berkembang seperti Indonesia harus menghadapi globalisasi kapitalisme dengan cara melawannya. Sejalan dengan perkembangan ekonomi dunia yang telah berlangsung sejak lama, pembagian kerja di dunia sudah berubah dan bangsa-bangsa di dunia harus pandai-pandai meninjaukembali siasat yang dipilihnya dalam rangka perubahan tersebut. Dalam melakukan persiapan memasuki ekomomi global dan perdagangan bebas abad 21 ini bagi negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, dari segi ekonomi mau tidak mau harus sesegara mungkin memperkokoh daya tahan ekonomi nasional (domestik) dari serangan ekonomi asing terhadap dalam negeri. Sementara itu, bagi bangsa Indonesia harus pula segera memperbaiki kelemahan-kelemahan baik dalam bidang ekspor maupun dalam bidang impor, serta mengembangkan potensi ekonomi nasional untuk meningkatkan ekspor dan mengurangi volume impor. Dalam kaitan ini juga tidak boleh diabaikan tujuan pembangunan ekonomi nasional yang harus tetap berorientasi pada ekonomi kerakyatan.

Sehubungan dengan besarnya potensi kekuatan yang terkandung di dalam aktivitas ekonomi berskala global dan perdagangan bebas ini, maka antisipasi terhadap dampak negatif yang ditimbulkannya merupakan suatu keharusan pula. Pengabaian terhadap dampak negatif aktivitas ekonomi yang liberal tersebut, sudah barang tentu berpotensi pada timbulnya korban-korban akibat lemahnya perlindungan hukum terhadap warga masyarakat domestik. Dengan demikian, tanpa dimaksudkan untuk menghambat aktivitas perdagangan global tersebut, maka fungsionalisasi sistem hukum nasional merupakan suatu keniscayaan. Fungsionalisasi sistem hukum nasional ini, baik dalam arti untuk memfasilitasi kelangsungan ekonomi nasional dalam berinteraksi secara intensif dengan aktivitas perdagangan global, maupun untuk mencegah timbulnya perilaku-perilaku yang menjurus pada timbulnya korban kerugian ekonomi, serta fisik dan spiritual.

Tulisan ini dimaksudkan untuk membahas perihal bagaimana upaya sistematis untuk mendayagunakan hukum nasional dalam era perdagangan bebas, tidak sekedar mengabdi untuk kepentingan ekonomi global, melainkan juga memfasilitasi aktivitas ekonomi sehingga bisa semaksimal mungkin memberikan kemaslahatan (kebaikan) bagi masyarakat dan bangsa Indonesia, serta mencegah terjadinya dampak buruk bagi masyarakat dan bangsa Indonesia. Dalam konstruksi konseptual Pasal 33 UUD 1945, sistem hukum nasional seharusnya memfasilitasi kehidupan ekonomi nasional untuk mewujudkan sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat. Fungsi memfasilitasi aktivitas ekonomi dan perdagangan demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat, lebih merupakan fungsi hukum ekonomi; sedangkan fungsi mencegah perilaku menyimpang yang merugikan dan melindungi warga masyarakat dan bangsa dari dampak buruk aktivitas perdagangan global, lebih merupakan fungsi hukum pidana. Fokus bahasan dalam tulisan ini lebih terarah pada fungsionalisasi hukum pidana dalam mendampingi bekerjanya hukum ekonomi tersebut di atas.
Dari Planed Economy Menuju Market Economy
Liberalisasi ekonomi dan perdagangan sering diartikan sebagai berkurangnya peranserta negara dalam aktivitas ekonomi dan perekonomian, dan pergeseran fungsi pengaturan dari yang semula di tangan negara kepada mekanisme pasar. Konsep liberalisasi
ekonomi dan perdagangan berkaitan dengan pergeseran konsep ekonomi yang semula planned economy kemudian beralih ke market economy. Fungsi hukum di dalam sistem market economy jelas berbeda dengan fungsi hukum di dalam sistem planned economy. Dalam sistem planned economy, yang perencanaannya bertitik tolak pada ide negara kesejahteraan (Welfare State) pasca Perang Dunia II, peran negara dalam melakukan pengaturan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, inklusif aktivitas ekonomi, bertumpu pada kaidah hukum yang syarat dengan pertimbangan kepentingan umum bahkan berlanjut pada kepentingan negara. Dalam kerangka planned economy tersebut, hukum cenderung dipakai sebagai pemberi kewenangan-kewenangan baru kepada pemerintah (dan segenap aparatnya) atau juga sebagai pemberi legitimasi-legitimasi pada setiap tindakan pemerintah (dan segenap aparatnya) itu.

Dalam bingkai planned economy Indonesia di masa Orde Baru, Jammie Mackie mengemukakan bahwa dalam situasi iklim perekonomian yang ber-langsung dalam suatu sistem politik yang sangat terpusat, otoriter, dan sangat berdasarkan hubungan keluarga, para pengusaha (Cina) Indonesia harus mem-berikan perhatian yang sungguh-sungguh untuk memelihara hubungan baik dengan para pejabat sipil dan militer Indonesia. Masih dalam bingkai planned economy tersebut, Mukul G. Asher mencatat bahwa di masa Orde Baru peru-sahaan yang beroperasi di Indonesia dibedakan menjadi perusahaan domestik (PMDN) dan asing (PMA). Penetapan dua jenis perusahaan tersebut bergantung pada proporsi modal di antara partner lokal, dan dalam beberapa kasus didasarkan pada proporsi penjulan produk melalui pasar produk.

Peraturan dan syarat-syarat tentang perusahaan ini telah mengalami liberalisasi sejak beberapa tahun terakhir. Liberalisasi yang sangat mendasar terjadi pada bulan Desember 1987. Ilustrasi di atas, agaknya telah dapat menggambarkan iklim ekonomi yang berlangsung dalam model planned economy gaya Indonesia di zaman Orde Baru. Berbeda dari kondisi dalam planned eonomy, dalam kerangka market economy, sistem hukum lebih menampakkan watak atau karakternya yang liberal, yang sedikit banyak telah dicirikan oleh sistem hukum modern yang berakar sosial Eropa Barat, dan telah menjalankan fungsinya memfasilitasi sistem ekonomi liberal kapitalistik dari abad ke-18 dan 19. Dalam sistem ekonomi pasar serta sistem hukum liberal demikian itu, peran pejabat-pejabat pemerintah dan pejabat-pejabat publik lainnya, tidak lebih dari apa yang disebut sebagai peran watchdog. Dalam peran seperti itu, tugas para pejabat yang berposisi di ranah publik - tidak akan lebih dan tidak akan kurang - berperan sebagai pengawal yang bertugas menjaga lancarnya kerja mekanisme pasar secara alami dan baru boleh turun tangan guna melakukan intervensi-intervensi yang bersifat penyelamatan kepentingan umum, manakala bekerjanya mekanisme pasar yang berfungsi atas dasar asas serba kontraktual ternyata terganggu. Dalam sistem ekonomi pasar global, sistem hukum memerlukan reformasi dalam format dan fungsinya yang sesuai dengan tuntutan aktivitas ekonomi yang berlangsung dalam semangat pasar bebas. Dalam konteks liberalisasi ekonomi dan perdagangan ini, pemerintah Indonesia tampaknya telah melaku-kan langkah-langkah deregulasi dalam bidang ekonomi dan perdagangan. Deregulasi dalam bidang ekonomi dan perdagangan, pada hakikatnya bukanlah peniadaan peran hukum dalam pengaturan kehidupan ekonomi, melainkan melakukan perubahan (reformasi) dalam pola pengaturan ke arah yang lebih demokratis, liberal dan akomodatif terhadap dinamika pasar.
Reformasi Hukum dan Fungsionalisasi Hukum Ekonomi
Reformasi dalam bidang hukum, terutama bidang-bidang hukum yang bersentuhan langsung dengan kehidupan ekonomi, yang dalam hal ini lajim disebut hukum ekonomi, mengandaikan keniscayaan hubungan antara perkembangan ekonomi dan perkembangan hukum. Max Weber termasuk perintis yang melihat hubungan erat antara munculnya hukum modern dengan kapitalisme, yang berarti bahwa Weber melihat kapitalisme itu sebagai sebab terjadinya perubahan dalam tipe hukum dari tradisional menjadi modern. Kapitalisme, menurut Weber, menuntut suatu tatanan normatif dengan tingkat yang dapat diperhitungkan (calculability atau predictability) secara akurat. Hasil penelitian Weber terhadap sistem-sistem hukum yang ada di zamannya, sampai pada kesimpulan bahwa hanya hukum modern yang rasional atau memiliki rasionalitas formal yang bersifat logis yang mampu memberikan tingkat per-hitungan yang dibutuhkan. Legalisme atau pandangan yang menempatkan peraturan perundang-undangan sebagai sumber hukum utama dan terpenting, dipandang memberikan dukungan kepada perkembangan kapitalisme dengan memberikan suasana yang stabil dan dapat diperhitungkan. Lebih lanjut, menurut Max Weber, jika hukum hendak difungsikan dalam memfasilitasi kehidupan ekonomi, maka harus diciptakan hukum yang memiliki beberapa karakteristik, yakni: predictability, stability, fairness, education, special ability of the lawyer.

Berikut ini akan dideskripsikan beberapa karakteristik hukum yang dimaksudkan oleh Max Weber.
Pertama, predictability. Maksudnya bahwa hukum harus dapat memperkirakan persoalan yang akan timbul di masa yang akan datang dan memberikan gambaran mengenai langkah-langkah apa yang harus diambil, ketika masyarakat memasuki hubungan-hubungan ekonomi yang melampaui lingkungan sosial tradisional mereka. Hukum modern (Barat), sebagaimana dikemukakan oleh Leonard J. Theberge, memang didesain untuk ekonomi pasar yang berperan untuk membatasi tingkah laku pelaku ekonomi dalam masyarakat. Di dalam sistem hukum Indonesia, pembatasan tingkah laku itu terefleksi dalam asas legalitas, di mana seseorang hanya akan dituntut di pengadilan jika dia terbukti melakukan pelanggaran atas peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelumnya. Dengan demikian, apabila hukum telah menyediakan aturan yang sesuai dengan keadaan di masa datang, dan ternyata terjadi pelanggaran hukum, maka hukum akan dapat berfungsi efektif.

Kedua, stability atau stabilitas. Maksudnya, hukum dibuat untuk menciptakan stabilitas. Hukum diciptakan dengan mengakomodasi kepentingan-kepentingan yang saling bersaing. Sebagai ilustrasi, dalam hal pemerintah menginginkan industrialisasi, sedangkan di sisi lain masyarakat ingin agar tanahnya tetap dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhannya. Dalam hal ini hukum berfungsi mengkompromikan dua kepentingan yang berbeda tersebut, misalnya dengan ganti rugi yang layak, agar pertumbuhan ekonomi tetap dapat berlangsung.

Ketiga, fairness atau keadilan seperti persamaan di depan hukum. Standar sikap pemerintah diperlukan untuk memelihara mekanisme pasar dan mencegah birokrasi yang berlebihan. Tidak adanya standar tentang apa yang adil dan apa yang tidak adil merupakan masalah besar yang dihadapi oleh negara-negara sedang berkembang yang dalam jangka panjang, ketiadaan standar tersebut menjadi sebab utama hilangnya legitimasi pemerintah. Masalah keadilan ini sebenarnya tidak semata-mata menjadi masalah bagi negara-negara sedang berkembang, namun juga menjadi permasalahan bagi negara maju. Perbedaan warna kulit antara warga kulit hitam dan warga kulit putih yang berakibat perbedaan perlakuan di depan pengadilan, juga pernah terjadi di Amerika Serikat. Keadaan tersebut berdampak pada peningkatan pelanggaran hukum sebagai akibat hilangnya legitimasi pemerintah.

Keempat, education atau pendidikan. Dalam hal ini maksudnya adalah pendidikan (tinggi) hukum yang seharusnya dapat menjawab tantangan global. Sistem pendidikan yang hanya menghafalkan pasal-pasal dan hanya melihat segi teori belaka harus segera ditinggalkan. Di Amerika Serikat bahkan timbul gagasan agar staf pengajar pada perguruan tinggi hukum melakukan empirical research, yaitu pada masa liburan staf pengajar itu bekerja di kantor pengcara, kantor pemerintah dan pengadilan.

Kelima, special ability of the lawyer. Dalam hal ini maksudnya, para lawyer diharapkan mempunyai kemampuan yang baik dalam melakukan pekerjaan profesionalnya; tidak sekedar menjadi partner bagi penguasa, tukang stempel atau seseorang yang hanya mengurus soal finansial yang akan diterima saja.

Demikian itu lima karakter sistem hukum yang disyaratkan oleh Max Weber, sehingga sistem hukum itu dapat berfungsi dengan baik aktivitas ekonomi. Prakondisi masyarakat di negara maju, tampaknya telah terpenuhi sesuai dengan lima karakter sistem hukum itu, sehingga dukungannya pada roda pertumbuhan dan kehidupan ekonomi dapat berfungsi dengan baik. Dalam konteks sosial negara-negara berkembang seperti Indonesia, di mana masya rakatnya memiliki corak paternalistik yang kuat dan kepemimpinan bercorak kharismatik, kelima unsur atau karakter sistem hukum itu kendatipun sudah terpenuhi, tampaknya tidak dengan serta merta dapat menjamin pertumbuhan ekonomi. Dalam melakukan pembaharuan hukum nasional, perlu diperhatikan syarat-syarat yang harus dipenuhi sehingga menghasilkan suatu produk perundang-undangan yang baik dan responsif terhadap kebutuhan hukum masyarakat. Dalam hal ini yang terutama ialah produk hukum atau perundang-undangan yang kondusif dalam mengakomodasi kepentingan berbagai pihak di dalam situasi pasar global mendatang.

Arief Gosita menginventarisasi persyaratan yang sekaligus dapat dijadikan alat pengukur kualitas hukum atau suatu perundang-undangan.

Pertama, rasional positif. Substansi suatu peraturan harus dapat dilaksanakan secara konseptual, berprogram, profesional dan tidak emosional. Dengan demikian dapat dicegah penentuan sikap dan pengambilan tindakan yang dapat menimbulkan penderitaan mental, fisik dan sosial pada seseorang.

Kedua, dapat dipertanggungjawabkan. Substansi dari suatu peraturan harus dapat dipertanggungjawabkan secara horisontal, terhadap sesama manusia (manusia yang sama harkat dan martabat sebagai manusia, dan berada dengan kita) dan secara vertikal, terhadap Tuhan(kebebasan beragama, beribadah).

Ketiga, bermanfaat. Peraturan perundang-undangan tersebut harus bermanfaat untuk diri sendiri dan orang lain (masing-masing dapat melaksanakan hak dan kewajibannya secara bertanggung jawab).

Keempat, mengembangkan rasa kebersamaan, kerukunan, kesatuan dan persatuan. Substansi suatu peraturan harus merupakan dasar hukum dan pedoman mewujudkan kebersamaan, kerukunan, kesatuan, dan persatuan bangsa Indonesia. Penerapannya tidak boleh diskriminatif, destruktif, mono-politis, atau menguntungkan golongan orang tertentu (anti sara, mendukung kebebasan beragama, pendidikan dan pelayanan).

Kelima, mengembangkan kebenaran, keadilan, dan kesejahteraan rakyat. Suatu peraturan harus bertujuan mewujudkan kebenaran, keadilan, dan kesejahteraan rakyat. Terutama rakyat golongan lemah mental, fisik, dan sosial (anak, perempuan, penyandang cacat dsb.).

Keenam, mengutamakan perspektif kepentingan yang diatur/dilayani dan bukan perspektif kepentingan yang mengatur/melayani. Suatu peraturan terutama harus dapat menjadi dasar hukum dan pedoman melindungi kepentingan (hak dan kewajiban) yang menjadi objek pengaturan dan pelayanan, dan bukan kepentingan ppara penguasa atau para pelaksanan tugas yang mengatur dan melayani.

Ketujuh, sebagai pengamalan Pancasila. Substansi suatu peraturan harus merupakan perwujudan terpadu pengamalan semua sila Pancasila.

Kedelapan, berlandaskan hukum secara integratif. Substansi suatu peraturan harus dapat dipahami dan dihayati oleh para objek dan subjek hukum, sehingga dapat diterapkan secara terpadu dan harmonis dengan peraturan yang lain. Akibatnya, perlu diusahakan adanya koreksi, penyesuaian, pembaharuan peraturan perundang-undangan sesuai situasi dan kondisi terakhir dan terbaik untuk masyarakat.

Kesembilan, berlandaskan etika. Suatu peraturan harus merupakan perwujudan dari suatu etika profesi, dan dapat dipertanggungjawabkan secara moral menurut bidang profesi masing-masing.

Kesepuluh,mengembangkan hak asasi dan kewajiban asasi yang bersangkutan. Suatu peraturan tidak hanya dapat menjadi dasar hukum memperjuangkan hak asasi manusia, tetapi juga untuk mengusahakan pelaksanaan kewajiban asasi manusia sesuai dengan kemampuan, situasi, dan kondisi yang bersangkutan.

Kesebelas, tidak dapat dipakai sebagai dasar hukum untuk menyalahgunakan kedudukan, kewenangan, kekuasaan dan kekuatan demi kepentingan pribadi atau kelompok. Suatu peraturan yang baik tidak dapat dimanfaatkan orang untuk menyalahgunakan kekuasaan, kekuatan yang diperoleh dari kedudukan dan kewenangannya untuk mencari keuntungan pribadi atau kelompok.

Keduabelas, mengembangkan respon/keadilan yang memulihkan. Suatu peraturan harus dapat menjadi dasar hukum para objek dan subjek hukum, berpartisipasi dalam usaha-usaha memulihkan (restoratif) terhadap para korban yang menderita (kerugian) mental, fisik, dan sosial dengan memberikan asistensi (pelayanan, pendampingan), ganti kerugian (restitusi, kompensasi), dsb.

Ketigabelas, tidak merupakan faktor viktimogen. Substansi suatu peraturan tidak boleh berakibat terjadinya suatu penimbulkan korban (viktimisasi), sehingga yang bersangkutan menderita mental, fisik, dan sosial. Sebaiknya juga memuat sanksi bagi para penimbul korban.

Keempatbelas, tidak merupakan faktor kriminogen. Substansi suatu peraturan tidak boleh berakibat terjadinya suatu kejahatan (kekerasan, penipuan, penyapan, korupsi, dan sebagainya).

Kelimabelas, mendukung penerapan unsur-unsur manajemen: kooperasi, koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi. Dalam pembuatan dan penerapan peraturan diperlukan adanya pelaksanaan unsur-unsur manajemen, seperti kooperasi (antar instansi), koordinasi (antarinstansi), integrasi (interdisipliner, intersektoral, interdepartemental, sinkronisasi (kesinambungan usaha), simplifikasi (perumusan sederhana, mudah dimengerti oleh banyak orang untuk melaksanakan).

Keenambelas, berdasarkan citra yang tepat mengenai objek dan subjek hukum, sebagai manusia yang sama harkat dan martabatnya. Citra yang tepat mengenai manusia ini dapat menjadi landasan dalam mencegah perbuatan yang merugikan rakyat dan landasan pengembangan respon yang restoratif terhadap rakyat yang menderita mental, fisik, dan sosial penerapan hukum yang negatif.

Ketujuhbelas, mengembangkan lima senses, yaitu sense of belonging (rasa memiliki), sense of responsibility (rasa tanggungjawab), sense of commitment (memiliki komitmen), sense of sharing (rasa berbagi), dan sense of serving (saling melayani).

Sejumlah persyaratan tersebut, sudah barang tentu tidak serta merta dapat diakomodasi seluruhnya. Akan tetapi mengingat arti pentingnya peran hukum di masa perdagangan bebas di masa depan, perwujudan produk hukum yang mengakomadasi persyaratan-persyaratan di atas merupakan suatu keniscayaan. Demikian pula sejumlah persyaratan di atas, tidak terbatas dalam bidang hukum ekonomi saja, melainkan juga berlaku untuk semua bidang hukum termasuk hukum pidana. Sejalan dengan semakin derasnya aktivitas ekonomi berskala global tahun-tahun terakhir ini, terlihat pula adanya political will yang kuat pada pemerintah negara-negara berkembang untuk berbenah diri, membenahi semua potensi yang diperlukan dalam mendorong laju akselerasi perdagangan global tersebut sehingga bisa mem-berikan kemanfaatan yang sebesar-besarnya bagi masyarakat.

Sebagaimana dicatat oleh Philip Kotler dan Hermawan Kertajaya, bahwa dampak jangka panjang dari program-program reformasi negara-negara Asia, kelihatannya akan lebih menguntungkan bagi MNC karena pemerintah akan mengurangi intervensinya, transparansi lebih besar, lebih kuatnya sistem hukum dan keuangan pun lebih kuat. Berbagai program reformasi yang dilakukan negara-negara di Asia, sudah barang tentu tidak semata mata fungsional dalam mencapai recovery dari krisis moneter dan ekonomi pada dekade yang lalu, melainkan pula dapat dilihat sebagai bagian dari upaya membangun kesiapan dalam menyongsong era ekonomi global dan pasar bebas.

Kejahatan ekonomi merupakan kejahatan yang dilakukan tanpa kekerasan (nonviolent), disertai dengan kecurangan (deceit), penyesatan (misprecentation), penyembunyian kenyataan (concealment of facts), manipulasi, pelanggaran kepercayaan (breach of trust), akal-akalan (subterfuge) atau pengelakan terhadap peraturan (illegal circumtances). Di balik semua itu, apa yang terjadi sebenarnya merupakan praktik bisnis yang tidak jujur. Kepentingan konsumen, pada instansi pertama merupakan objek perlindungan yang diberikan oleh hukum perlindungan konsumen. Dalam hal ini, hakikat perlindungan konsumen adalah perlindungan konsumen terhadap praktik bisnis yang mengandung sifat penyalahgunaan, tidak jujur dan memperdayakan. Namun demikian, kriminalisasi terhadap tindak pidana perlindungan terhadap konsumen memiliki cukup alasan karena di samping sifatnya sebagai mala per se (crimes against consience), juga karena viktimisasinya (korban yang ditimbulkan) yang cukup besar, dukungan publik yang kuat, tidak bersifat ad hoc, tetapi terpadu dengan hukum perdata dan hukum administrasi dan etika bisnis. Berkaitan dengan subjek kejahatan yang berupa korporasi, dikatakan oleh Steven Box, kejahatan korporasi, seperti tindak pidana terhadap perlindungan konsumen, terjadi akibat adanya kontradiksi antara tujuan korporasi yang menyimpang berupa prioritas yang berlebihan pada keuntungan melalui pertumbuhan dan pengendalian pasar ditopang oleh karakteristik individual yang serakah dengan kebutuhan konsumen. Di berbagai negara, kejahatan korporasi terhadap konsumen antara lain berupa produk-produk yang mengandung bahaya, penetapan harga, iklan yang menyesatkan konsumen, dan sebagainya. Dalam lingkup kejahatan ekonomi ini, dikemukakan oleh Blomstrom, bahwa kejahatan ekonomi, baik yang bersifat pribadi (occupational crime) maupun yang bersifat korporatif, tidak semata-mata hanya berkaitan dengan hukum (hukum pidana, perdata dan hukum administrasi), tetapi juga bersentuhan dengan etika bisnis. Telah dikemukan di depan bahwa, sejalan dengan perkembangan ekonomi yang semakin mengglobal, aktivitas ekonomi juga tidak akan sepi dari praktik-praktik yang bersifat kriminal baik dilakukan oleh subjerk hukum individu maupun berupa sumjek hukum korporasi.

Secara sektoral dapat dikemukakan bahwa, berbagai perundang-undangan baru di bidang ekonomi, serta Rancangan Undang-undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) telah mengakomodasi korporasi sebagai subjek tindak pidana selain manusia/orang. Perkembangan ini merupakan bagian dari reformasi hukum pidana dan sistem peradilan pidana di Indonesia. Reformasi dalam bidang hukum pidana ini, seperti juga dalam bidang hukum yang lain, dengan menggunakan konsep Friedman, mencakup komponen struktur hukum (legal structure), komponen substansi hukum (legal substance) dan komponen budaya hukum (legal culture). Struktur hukum (legal structure) merupakan batang tubuh, kerangka, bentuk abadi dari suatu sistem. Substansi hukum (legal substance) aturan-aturan dan norma-norma aktual yang dipergunakan oleh lembaga-lembaga, kenyataan, bentuk perilaku dari para pelaku yang diamati di dalam sistem. Adapun kultur atau budaya hukum (legal culture) merupakan gagasan-gagasan, sikap-sikap, keyakinan-keyakinan, harapan-harapan dan pendapat tentang hukum. Dalam perkembangannya, Friedman menambahkan pula komponen yang keempat, yang disebutnya komponen dampak hukum (legal impact). Dengan komponen dampak hukum ini yang dimaksudkan adalah dampak dari suatu keputusan hukum yang diberlakukan di dalam masyarakat.
Penutup
Liberalisasi perdagangan sebagai bagian dari proses menuju ekonomi global, menuntut pula dilakukan perubahan pada sistem hukum yang berlaku. Liberalisasi yang menandai beralihnya sistem ekonomi negara dari planned economy menuju market economy, mensyaratkan model pengaturan yang lebih sesuai dengan mekanisme dan dinamik pasar yang bercorak liberal dan demokratis. Dalam situasi ekonomi yang berlangsung dalam bingkai market economy, regulasi atau pengaturan aktivitas ekonomi dilakukan dengan memfungsikan hukum ekonomi serta ditopang oleh hukum pidana. Perubahan corak ekonomi ini yang menuntut perubahan pada sistem hukumnya, tidak serta merta dapat berlangsung cepat dan mudah. Jika perubahan dalam pengelolaan aktivitas ekonomi dapat dilakukan dengan relatif mudah, maka fungsionalisasi sistem hukum baik hukum ekonomi maupun hukum pidana lebih memerlukan keseksamaan. Hal ini disebabkan, sistem hukum di masa Orde Baru dengan model planned economy cenderung tidak memberikan jaminan kepastian hukum, sementara model market economy sebagai model ekonomi masa mendatang di era ekonomi global dan pasar bebas, mensyaratkan dengan sangat adanya jaminan kepastian hukum ini.

Untuk memenuhi tuntutan kepastian hukum ini, reformasi hukum merupakan conditio sine qua non, prasyarat mutlak yang harus disiapkan. Hukum pidana sebagai bagian dari sistem peradilan pidana, yang berfungsi mem-back up bekerjanya hukum ekonomi, dengan sendirinya merupakan bidang hukum yang harus mengalami banyak pembenahan mendasar, sehingga dapat memberikan jaminan kepastian hukum.
sumber : www.ubb.ac.id (Kamis, 11 February 2010;17.14)

MASALAH INTERNAL DAN EKSTERNAL YANG DIHADAPI PERBANKAN

Edit Posted by with 61 comments
Masalah Internal Bank :
1. Management
Manajemen merupakan faktor yang paling penting yang dapat mempengaruhi masalah internal sebagai akibat dari ‘salah urus’. Sekurang-kurangnya ada tujuh masalah yang diwariskan manajemen lama yang dapat mengakibatkan bank ini rusak, yaitu lemahnya prinsip kehati-hatian dalam memberikan kredit, lemahnya praktik tata kelola perusahaan yang baik (GCG), lemahnya manajemen risiko (fluktuasi pasar, likuiditas, kredit, operasional, hukum, kepatuhan), rekayasa keuangan, rekayasa akuntansi, lemahnya internal control, masalah SDM, dan budaya kerjanya.
Peningkatan governance dan kapabilitas dapat dilakukan dengan meningkatkan transparansi, sistem pengendalian, audit dan manajemen risiko. Sementara pengembangan bisnis dilakukan sesuai segmen dari Bank tersebut.
Contohnya pembobolan mesin ATM merupakan salah satu gambaran dari buruknya manajemen. Di luar negeri, pemilik ATM selalu menempelkan foto tentang ATM yang standar, termasuk foto lubang kartu ATM, sehingga masyarakat tahu mana mesin ATM yang standar dan tidak.
Dengan manajemen seperti itu, masyarakat akan hati-hati bila mengetahui adanya mesin ATM yang tidak standar, seperti ada kamera atau ada kejanggalan lain.

Bahkan, pemberitahuan tentang ATM standar itu juga disertai dengan nomor telepon, sehingga masyarakat dapat melapor bila ada kejanggalan mesin ATM pada lokasi tertentu.
2. Asset Quality
Kualitas asset merupakan salah satu tolok ukur dasar penilaian kesehatan Bank Umum. Semakin tinggi kualitas asset, maka semakin baik pula kesehatan Bank. Pada dasarnya, semakin besar kualitas asset suatu Bank, maka semakin banyak pula dana yang telah berhasil dihimpunnya dari masyarakat. Asset yang banyak menunjukkan bahwa banyak pula dana yang disalurkan oleh Bank kepada masyarakat dalam bentuk pemberian kredit. Begitu pula sebaliknya. Ini merupakan fungsi dari Bank, yaitu memiliki peranan penting dalam perekonomian dan berfungsi sebagai perantara (financial intermediary) antara pihak yang kelebihan dana (surplus unit) dengan pihak yang sangat memerlukan dana (defisit unit).
3. Capital Requirement
Bank harus memelihara modal yang cukup untuk mendukung aktivitas risk taking. Peranan modal sangat penting dalam usaha perbankan. Kegiatan operasional Bank dapat berjalan dengan lancar apabila Bank tersebut memiliki cukup modal, sehingga pada saat masa-masa kritis Bank tetap aman karena memiliki cadangan modal di Bank Indonesia. Bank Indonesia telah menetapkan kewajiban penyediaan modal inti minimum Bank Umum sebesar Rp 80 Milyar pada akhir tahun 2007, kemudian meningkat menjadi Rp 100 Milyar pada akhir tahun 2010.
4. Technology
Peran teknologi dalam dunia perbankan sangatlah mutlak, dimana kemajuan suatu sistem perbankan sudah barang tentu ditopang oleh peran teknologi informasi. Semakin berkembang dan kompleksnya fasilitas yang diterapkan perbankan untuk memudahkan pelayanan, itu berarti semakin beragam dan kompleks adopsi teknologi yang dimiliki oleh suatu bank. Tidak dapat dipungkiri, dalam setiap bidang termasuk perbankan penerapan teknologi bertujuan selain untuk memudahkan operasional intern perusahaan, juga bertujuan untuk semakin memudahkan pelayanan terhadap customers. Apalagi untuk saat ini, khususnya dalam dunia perbankan hampir semua produk yang ditawarkan kepada customers serupa, sehingga persaingan yang terjadi dalam dunia perbankan adalah bagaimana memberikan produk yang serba mudah dan serba cepat.
Apalagi dalam dunia perbankan dibutuhkan suatu informasi yang up to date bagi pihak manajemen menengah ke atas untuk memprediksikan langkah bisnis yang akan diambil sehingga berbagai kendala yang mungkin muncul dapat teratasi.
Karena penerapan suatu sistem teknologi informasi merupakan salah satu aktivitas investasi jangka panjang bagi korporasi. Hal ini sudah sepatutnya menjadi hal yang diperhitungkan dalam dunia perbankan, sebagai lembaga intermediasi bagi masyarakat, sudah seharusnya perbankan menjadi “pelayan” yang setia dengan selalu merealisasikan bentuk-bentuk pelayanan dengan menggunakan teknologi informasi.
Namun masyarakat sering salah kaprah. Internet banking sering dikatakan canggih karena memungkinkan akses perbankan dari manapun. Padahal jika dilihat dari arsitektur sistem perbankannya, E-Banking hanyalah salah satu channel dari banyak channel untuk transaksi perbankan.
5. Human Resources
Kualitas sumber daya manusia sangat berpengaruh terhadap kualitas kinerja suatu Bank. Semakin baik sumber daya manusia, maka semakin baik pula pelayanan Bank yang akan diberikan kepada nasabah, sehingga meningkat pula kepuasan nasabah. Namun, ada beberapa kendala-kendala terkait dengan faktor SDM, yaitu (1) transfer knowledge berjalan relatif lambat, (2) pegawai yang mendapat pelatihan kurang termotivasi dalam mengikuti pelatihan, (3) pegawai kurang antusias dalam mengikuti penambahan teknologi informasi yang diterapkan perusahaan, (4) ketika terjadi pergantian pegawai, sering pegawai masih belum siap, karena tuntutan tugas yang berbeda dalam penggunaan teknologi informasi pada pososo yang baru. Kendala-kendala tersebut terjadi karena beberapa sebab, diantaranya factor personal, meliputi usia pegawai, bekal pengetahuan dan keterampilan IT pegawai tidak seragam. Pegawai yang relatif senior mempunyai kecenderungan kurang bersemangat dalam mempelajari teknologi informasi yang baru. Faktor lain adalah pelatihan yang dinilai kurang efektif. Faktor pelatihan ini terutama dilihat dari kurangnya intensitas pegawai dan metode yang kurang tepat.
6. Institution Operations Infrastructure
Infrastruktur merupakan faktor pendorong pertumbuhan ekonomi dan dapat menjamin tercapainya pemerataan hasil pembangunan. Kebijakan pengembangan infrastruktur dapat meningkatkan kinerja perekonomian Indonesia, meningkatkan pendapatan rumah tangga dan menurunkan tingkat kemiskinan. Jadi, pada intinya jika suatu Bank dapat memberikan infrastuktur yang baik, sudah pasti Bank tersebut dapat meningkatkan kinerjanya, yaitu memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat.
Masalah Eksternal Bank :
1. Macro Economic Condition
Kondisi makro ekonomi sangat berpengaruh pada dunia perbankan. Khususnya di Indonesia, karena sebagian besar masyarakat lebih mengenal lembaga keuangan, yaitu Bank.
Besarnya utang luar negeri mengakibatkan permasalahan pada sistim perbankan. Banyak usaha yang macet, karena meningkatnya beban utang mengakibatkan semakin banyaknya kredit yang macet, sehingga beberapa bank mengalami kesulitan likuiditas. Kesulitan likuiditas makin parah ketika sebagian masyarakat kehilangan kepercayaannya terhadap sejumlah bank sehingga terjadi penarikan dana oleh masyarakat secara besar-besaran (rush).
Goncangan yang terjadi pada sistim perbankan menimbulkan goncangan yang lebih besar pada sistim perbankan secara keseluruhan, sehingga perekonomian juga akan terseret ke jurang kehancuran. Alasan-alasan di atas menyebabkan pemerintah memutuskan untuk menyelamatkan bank-bank yang mengalami masalah likuiditas tersebut dengan memberikan bantuan likuiditas. Namun untuk mengendalikan laju inflasi, bank sentral harus menarik kembali uang tersebut melalui operasi pasar terbuka. Hal ini dilakukan dengan meningkatkan suku bunga SBI. Kebijakan ini kemudian menimbulkan dilema karena peningkatan suku bunga menyebabkan beban bagi para peminjam (debitor). Akibatnya tingkat kredit macet di sistim perbankan meningkat dengan pesat. Dilema semakin kompleks di saat sistim perbankan mencoba mempertahankan likuiditas yang mereka miliki dengan meningkatkan suku bunga simpanan melebihi suku bunga pinjaman sehingga mereka mengalami kerugian yang berakibat pengikisan modal yang mereka miliki.
2. Country Risk
Keadaan suatu negara sangat berpengaruh terhadap dunia perbankan. Contohnya pada tahun 1998, dimana Indonesia sedang mengalami keadaan yang begitu kacau. Inflasi tinggi, nilai mata uang rupiah menurun drastis, terjadi kerusuhan, dan penjarahan dimana-mana. Semua hal itu berdampak negatif pada dunia perbankan. Banyak orang yang menarik uang secara besar-besaran (rush), sehingga banyak kemungkinan Bank-Bank akan terkuras habis modalnya karena para peminjam uang di Bank tidak mampu membayar pinjaman dan juga bunganya. Dampak lain adalah menurunnya para investor asing yang ingin menanam modal.
3. Industry Environment
Jika lingkungan industri suatu negara berjalan dengan baik, maka kegiatan perbankan juga akan berjalan dengan baik. Hal ini disebabkan karena bila industri meningkat (omset bertambah), sudah pasti dia akan mampu membayar pinjaman dan bunganya kepada Bank.
4. International Banking Activities
Jika modal Bank bertambah, maka aktivitas Bank akan berjalan dengan lancar. Dan juga dapat memberi bantuan berupa pinjaman ke Bank-Bank lainnya. Namun, yang menjadi masalah adalah apakah Bank yang diberi pinjaman tersebut dapat mengembalikan pinjamannya. Karena dana pinjaman dipengaruhi oleh kurs mata uang, keadaan bangsa, seperti inflasi, dll. Jadi, suatu aktivitas Bank ditentukan pula oleh ketersediaan modalnya.
5. Development of International Payment
Semakin berkembangnya teknologi, maka semakin canggih pula sistim pembayaran internasional. Contohnya adalah letter of credit (LC). Negara Indonesia membutuhkan mesin yang di impor dari Jepang. Indonesia menginginkan barang sampai baru bayar, tapi Jepang menginginkan bayar dulu, baru barang akan dikirim. Untuk mengatasi konflik tersebut, maka Bank mengeluarkan LC sebagai jaminannya. Jadi, Bank akan menahan saldo Indonesia seharga barang tersebut, jika barang telah sampai, Bank akan memberikan dana tersebut pada Jepang. Jika barangnya tidak sampai, maka dana bisa dicairkan kembali.
6. International Debt Crisis
Dampak krisis global terhadap perbankan di Indonesia adalah kesulitan mendapat credit line di perbankan internasional karena hilangnya kepercayaan pasar terhadap bank-bank.
Disamping itu, saat krisis sudah semakin parah, tidak ada garis pemandu untuk menanggulangi krisis, bahkan pemerintah masih sangat percaya diri bahwa fundamental ekonomi masih kuat padahal krisis sudah didepan mata dan tidak berbuat apa-apa hingga akhirnya rupiah tembus lebih dari RP 15.000/USD. Akibatnya Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) dimanipulasi dan berubah fungsi menjadi keuntungan bagi para pemilik bank nakal. Pemilik bank dan deposan tidak terlalu dirugikan karena adanya program penjaminan. Oleh karena itu wajar jika saat ini pemerintah belajar dari masa lalu dengan tidak menjamin deposan hingga lebih dari pada RP 2 miliar (kurang lebih 90% dari total DPK).
Dampak utama dari krisis bagi bank adalah terjadinya perebutan dana terutama deposito setelah tahun ini bank-bank menggenjot tabungannya. Ini rasional bagi deposan mengingat pada kondisi krisis kecenderungan meraup bunga yang lebih tinggi yang paling mungkin tentunya dari deposito karena penanaman dana di pasar modal masih belum kondusif. Tentunya tenor yang paling disukai adalah yang singkat 1-3 bulan. Bank akan haus likuiditas akibat ekspansi yang besar.
Dana-dana yang berasal dari lembaga keuangan non-bank seperti asuransi dan dana pensiun diperkirakan akan masuk ke perbankan karena masih trauma dengan penanaman dana di pasar modal. Hal yang harus diperhatikan bank terutama adalah nasabah dengan dana lebih dari Rp 2 miliar yang tidak dijamin LPS, yang tentunya rawan terhadap isu dan bisa menjadi pemicu terjadinya rush di bank.
Dampak lain dari krisis terhadap perbankan adalah : (i) kredit macet terutama di kartu kredit karena hal ini paling mudah dilakukan debitur; (ii) Kredit Perumahan (KPR) akan terhambat, kecuali kredit property rumah/apartemen mewah dan kredit KPR untuk rumah pertama (Rp150 juta sampai Rp 1 miliar); (iii) Perusahaan multifinance akan kesulitan memperoleh kredit bank sehingga kredit otomotif dan barang elektronik akan terhambat juga. Sementara itu, kredit mikro Rp 5 juta ke bawah akan semakin diminati namun juga menghadapi risiko yang semakin tinggi karena kredit ini bisa berubah penggunaan dari bisnis menjadi konsumsi, yang berakibat ketidakmampuan konsumen mengembalikan kreditnya.
Selain itu perbankan juga perlu mewaspadai kinerja debitur terutama di beberapa komoditas yang kinerjanya terlah melemah antara lain TPT, produk kimia, Produk elektronik, karet, coklat, kopi dan CPO.

International Finance

Edit Posted by with No comments

-->
CHAPTER 1
1. Apakah alasan-alasan yang menyebabkan MNC tertarik untuk melakukan ekspansi secara internasional?
Jawab :
MNC 'bisa memanfaatkan keunggulan komparatif (seperti teknologi atau biaya tenaga kerja) bahwa mereka harus relatif terhadap perusahaan di negara-negara lain, yang memungkinkan mereka untuk menembus pasar negara-negara lain. Mengingat dunia pasar tidak sempurna, keunggulan komparatif di negara-negara tidak dapat ditransfer secara bebas. Oleh karena itu, MNC mungkin dapat memanfaatkan keunggulan komparatif. Banyak MNC pada awalnya menembus pasar dengan mengekspor tetapi akhirnya mendirikan anak perusahaan di pasar asing dan upaya untuk membedakan produk mereka sebagai perusahaan lain masuk pasar-pasar (produk teori siklus).
2. Jelaskan bahwa perubahan-perubahan di Eropa dan Meksiko yang menciptakan kesempatan-kesempatan baru untuk MNC ynag berbasis di AS?
Jawab :
Pada akhir 1980-an dan 1990-an, negara-negara Eropa Barat dihapus banyak hambatan, yang memungkinkan lebih berpotensi untuk perluasan efisien di seluruh Eropa. Akibatnya, perusahaan-perusahaan AS mungkin dapat memperluas di negara-negara Eropa dengan biaya lebih rendah daripada sebelumnya.
3. Identifikasi risiko-risiko yang lebih besar yang dihadapi MNC yang melakukan ekspansi secara internasional?
Jawab :
Pertama, ada risiko dari kondisi ekonomi di negara asing. Kedua, ada risiko negara, yang mencerminkan risiko perubahan sikap pemerintah atau publik terhadap MNC. Ketiga, ada risiko nilai tukar, yang dapat mempengaruhi kinerja MNC di negara asing.
CHAPTER 4
1. Jelaskan secara ringkas bagaimana faktor-faktor ekonomi dapat mempengaruhi equilibrium exchange rate yen terhadap dollar!
Jawab :
Faktor ekonomi mempengaruhi nilai yen sebagai berikut:
a. Jika inflasi AS lebih tinggi dari inflasi Jepang, permintaan AS untuk barang-barang Jepang dapat meningkatkan (untuk menghindari AS harga lebih tinggi), dan permintaan Jepang untuk barang US dapat menurunkan (untuk menghindari harga yang lebih tinggi AS). Akibatnya, ada tekanan ke atas pada nilai yen.
b. Jika suku bunga di Amerika meningkat dan melebihi suku bunga Jepang, permintaan AS untuk sekuritas berbunga Jepang mungkin menurun (sejak AS berbunga efek yang lebih menarik), sementara permintaan Jepang untuk sekuritas AS berbunga mungkin naik. Kedua pasukan tempat tekanan pada nilai yen.
c. Jika pendapatan nasional AS meningkat lebih dari pendapatan nasional Jepang, permintaan AS untuk barang-barang Jepang dapat meningkatkan lebih dari permintaan Jepang untuk barang-barang AS. Dengan asumsi bahwa perubahan tingkat pendapatan nasional tidak mempengaruhi nilai tukar tidak langsung melalui efek pada tingkat suku bunga relatif, kekuatan harus menempatkan tekanan pada nilai yen.
d. Jika kontrol pemerintah yang Kami menurunkan permintaan untuk barang-barang Jepang, mereka menempatkan tekanan pada nilai yen. Jika kontrol mengurangi permintaan Jepang untuk barang-barang AS, mereka menempatkan tekanan pada nilai yen.
Skenario kebalikan dari yang dijelaskan di sini akan menyebabkan tekanan diharapkan berada di arah yang berlawanan
.
2. Perubahan atas interest rate differensiasi antara AS dan Negara A, akan berpengaruh besar terhadap nilai mata uang Negara A. Namun demikian, perubahan yang sama atas interest rate differensiasi antara AS dan Negara B tidak mempengaruhi nilai mata uang Negara B. Mengapa dampaknya bisa berbeda?
Jawab :
Arus modal AS dengan negara A mungkin lebih besar dari arus modal AS dengan negara B. Oleh karena itu, perubahan perbedaan suku bunga memiliki efek lebih besar pada aliran modal dengan negara A, menyebabkan nilai tukar berubah. Jika modal mengalir dengan negara B tidak ada, perubahan suku bunga tidak mengubah arus modal dan karena itu tidak mengubah kondisi permintaan dan penawaran di pasar valuta asing.
3. Smart Banking Corp. dapat meminjam $5 juta dengan bunga 6% per tahun. Pinjaman ini dapat digunakan untuk investasi dalam Canadian Dollar dengan bunga 9% per tahun untuk jangka waktu 6 hari. Canadian Dollar saat ini nilainya adalah : C$ 1 = $ 0,95 dan diperkirakan akan menjadi $0,94 dalam 6 hari mendatang. Atas informasi tersebut, apakah Smart Banking Corp. akan meminjam dollar Amerika dan investasi dalam dollar Canada?
Berapa untung/ruginya dalam dollar Amerika?
Jawab :
Smart Banking Corporation tidak harus mengejar strategi karena akan mengakibatkan kerugian, seperti yang ditunjukkan di sini.
a. Pinjam $ 5 juta.
b. Konversi $ 5 juta untuk C $ 5.263.158 (berdasarkan kurs spot $ 0,95 per C $).
c. Investasikan C @ di 9 persen tahunan, yang merupakan kembalinya .15 persen selama enam hari, sehingga C $ yang diterima setelah enam hari = C $ 5.271.053 (dihitung sebagai C $ 5.263.158 x (1 + 0,0015)).
d. Mengkonversi C $ diterima kembali ke dolar AS setelah enam hari: C $ 5.271.053 = $ 4.954.789 (berdasarkan kurs diantisipasi dari $ 0,94 per C $ setelah enam hari).
e. Tingkat bunga berutang pada pinjaman dolar AS adalah 0,10 persen selama periode enam hari. Dengan demikian, jumlah utang sebagai akibat dari pinjaman adalah $ 5.005.000 (dihitung sebagai $ 5.000.000 x (1 + 001)).
f. Strategi ini diharapkan dapat menyebabkan keuntungan sebesar ($ 4.954.789 - $ 5.005.000) = - $ 50,211
.
CHAPTER 5
1. Suatu call option dalam C$ dengan strike price $0.60 dibeli oleh seorang spekulan, dengan membayar premi $0.06 per unit. Di asumsikan bahwa ada 50.000 unit dalam option contract ini. Apabila Canadian spot rate adalah $0.65 pada saat opsi di exercise, berapakah keuntungan spekulan? Berapakah keuntungan bersih untuk 1 kontrak? Berapakah spot rate yang dibutuhkan pada saat opsi di exercise agar spekulan mencari BEP? Berapakah keuntungan bersih untuk penjual opsi ini?
Jawab :
Laba bersih spekulan adalah - $ 0,01 per unit.
Laba bersih spekulan untuk satu kontrak - $ 500 (dihitung sebagai - $ 0,01 x 50.000 unit).
Tingkat spot akan perlu $ 0,66 untuk spekulan untuk mencapai titik impas.
Laba bersih kepada penjual call option adalah $ 0,01 per unit.

2. Suatu put option atas Australian dollar dengan suatu strike price $0.80 dibeli oleh seorang spekulan, dengan membayar premi $0.02. Apabila Australian Dollar spot rate adalah $0.74. Pada saat jatuh tempo, apakah speculator melakukan exercise pada opsi tersebut pada tanggal jatuh tempo, atau membiarkannya (opsi jatuh tempo) tanpa di exercise?
Berapakah keuntungan bersih per unit untuk spekulan?
Berapakah keuntungan bersih per unit untuk penjual put option tersebut?
Jawab :
Spekulan harus melaksanakan opsinya.
Laba bersih spekulan adalah $ 0,04 per unit.
Laba bersih kepada penjual put option adalah - $ 0,04 per unit.

3. Jangka waktu yang lebih lamaatas currency option menjadi lebih popular untuk Hedging (lindung nilai) risiko perubahan nilai tukar. Menurut Anda beberapa perusahaan memutuskan melakukan lindung nilai dengan menggunakan ………………… bukannya membeli long-term currencu options. Mengapa?
Jawab :
Premi yang dibayarkan lebih tinggi untuk options dengan tanggal kadaluwarsa lagi (hal lain dianggap sama). Perusahaan dapat memilih untuk tidak membayar premi tinggi seperti.